4 Orang Lagi Tim 9 Memenuhi Undangan Kejari Buol Terkait Kasus Lahan Kelurahan Kampung Bugis

INDONESIASATU.CO.ID:

BUOL-Kejaksaan negeri buol percepat proses kasus hukum terkait pembebasan lahan untuk persiapan bangunan rumah nelayan di keluhan kampung bugis dengan luasan kurang lebih 12 ha kecamatan biau tahun 2016 yang menjadi temuan Inspektorat dan BPK di duga mar up harga beli dengan kerugian negara di taksir sekitar Rp 2,2 Milyar rupiah dengan melibatkan sejumlah kepala-kepala dinas di lingkup pemkab buol dalam tim pembebasan lahan saat itu."saat ini kami masih terus mengundang pejabat tehnik yang masuk dalam tim pembebasan lahan untuk di mintai keterangan terkait temuan tahun 2016." ungkap Kajari Buol Gunadi SH MH Pada Media ini Sulteng senin (26/6).

Dia mengatakan untuk senin kemarin 4 orang lagi pejabat di undang untuk di mintai keterangan masing kadis PPKAD ,kepala Inspektorat,Asisten satu serta PPTK ,dalam kasus pembebasan lahan di kampung bugis ini akan menjadi prioritas untuk di tuntaskan sehingga di percepat proses pengambilan keterangan kepada pejabat tehnik untuk selanjutnya akan di tingkatkan dalam tahap penyidikan.Di Jelaskannya kejaksaan untuk sekarang belum bisa memastikan siapa saja pejabat yang menjadi aktor di balik kasus pembebasan lahan untuk persiapan rumah nelayan di kelurahan kampung bugis tabun 2016 lalu untuk di tetapkan sebagai tersangka namun pihaknya masih terus melakukan tahapan pemeriksaan kepada pejabat tehnik yang terkait masuk dalam tim Sembilan saat itu guna melengkapi barang bukti (Babuk) dalam persidangan nanti.lanjut Gunadi masalah penetapan harga dalam NJOP Rp 36.000 ribu permeter yang berbeda dalam DPA Rp 65.000 ribu pihaknya belum memastikan kebenaran harga tersebut karena masih dalam tahap pengumpulan keterangan para pejabat yang masuk dalan tim sembilan, yang jelas negara sudah di rugikan sekitar Rp 2,2 milyar dan tidak menuntut kemungkinan angka tersebut bisa bertambah kasus ini masuk kategori pidana khusus (Pidsus).'kita tetap optimis untuk mempercepat proses penyelesaian kasus ini sampai tuntas di pengadilan."Tandas Gunadi.

Sebelumnya pada bulan puasa lalu sejumlah pihak terkait sudah dilakukan pemanggilan oleh kejaksaan negeri buol tentang Pembebasan lahan kurang lebih 12 ha untuk pembangunan rumah nelayan di kelurahan kampung bugis kecamatan biau tahun 2016 yang melibatkan tim 9 terdiri dari pejabat di daerah yang di duga terjadi selisi harga dalam pembayaran tanah kepada pemilik yang tidak sesuai sehingga menjadi temuan okeh badan pemeriksa keuangan(BPK) dan negara di rugikan saat itu,,kejaksaan negeri buol pada pertengahan bulan puasa lalu telah melakukan pemanggilan sekaligus pemeriksaan kepada sejumlah pebajat terkait di antaranya mantan Sekeratris Kabupaten (sekab) selaku ketua tim sembilan Kadis Tata Ruang dan perumahan rakyat,Kadis perkebunan Kadis pertanian,Kadis PPKAD,Kepala BAPPEDA, Kepala Badan Lingkungan Hidup, bagian Adpum,camat biau,lurah kampung bugis serta kepala BPN.mencuatnya dugaan korupsi ini setelah pihak intelijen kejaksaan menerima laporan dari masyarakat sekaligus investigasi

Sejumlah tim yang terlibat di temui media ini ."puasa lalu saya di periksa kejaksaan untuk menjelaskan persoalan pembebasan lahan persiapan rumah nelayan di kelurahan kampung bugis.'ungkap mantan kadis badan lingkungan hidup Syamsudin Tagigo pada media ini saat di temui di kediammnya

Dia menjelaskan terkait pembebasan lahan sebagai pemerintah di kelurahan mendukung program pemerintah untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah hanya saja pada penetapan harga satuan yang di duga tidak sesuai NJOP atau mark up dirinya tidak terlibat dalam rapat untuk menentukan besaran harga,demikian juga pada transaksi pembeyaran kepada pemilik lahan ia hanya sebatas mendukung pembangunan rumah nelayan 150 unit permanen dan rumah susun bagi ASN di lahan yang akan di bebaskan."selaku kepala dinas LH. saya menyetujui pembangunan rumah nelayan akan tetapi harus di lakukan pengkajian tentang lingkungan dan dibuatkan UKL-UPL dan rumah susun di kelurahanya dan ini saya jelaskan kepada penyidik kejaksaan puasa lalu."ujar syamsudin

Ibrahim Rasyid selaku Kadis pertanian saat itu menjelaskan keterlibatannya selaku anggota tim sembilan untuk pembebasan lahan di kampung bugis hanya sebatas tim penilai tanaman karena setiap lahan yang akan di bebaskan pemkab perlu di perhatikan tanaman milik warga yang tumbuh di lokasi setelah itu di bawah di rapat tim lahan untuk di proses."keterangan ini sudah saya sampaikan kepada penyidik di saat di periksa lalu,untuk penetapan besaran harga saya tidak tahu menahu."ujar Ibrahim.

Syamsudin Tagigo selaku kepala BLH saat itu mengatakan selaku anggota tim sembilan dalam masala pembebasan lahan di kelurahan kampung bugis 2016 pihaknya tidak terlibat dalam menentukan harga satuan tetapi sebatas mengkaji layak atau tidaknya bangunan permanen di bangun di areal lahan karena kendisi tanah di lingkungan harus di perhatikan secara tehnik dan di kaji lebih dalam dampaknya di kemudian hari."saya juga sudah di periksa penyidik terkait masalah penetapan harga pembebasan lahan yang saya tidak ketahui sama sekali saat itu, dan saya mendukung pihak kejaksaan untuk menuntaskan persoalan ini secara hukum sampai pengadilan bila perlu secepatnya."pungkas Syamsudin yang 6 kali di mutasi (rahmat)

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita